MAKASSAR, SULAWESI SELATAN – Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Odhika Cakra Satriawan, baru saja menyelesaikan rangkaian kegiatan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2024/2025. Selama reses yang berlangsung Kamis (13/3/2025), Odhika menyapa langsung warga di tiga kelurahan di Kecamatan Tamalanrea: Kelurahan Bira, Kelurahan Kapasa Raya, dan Kelurahan Parang Loe. Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan upaya untuk mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi masyarakat.
Legislator dari Fraksi NasDem ini berperan sebagai pendengar aktif, menyerap berbagai permasalahan yang dihadapi warga Tamalanrea dan Biringkanaya. “Reses ini adalah waktu terbaik untuk mendengar langsung suara warga tanpa sekat,” ujar Odhika. “Semua aspirasi, keluhan, dan harapan akan kami bawa dalam laporan resmi ke DPRD untuk kemudian diteruskan ke pihak eksekutif.”
Beberapa isu dominan mengemuka selama reses. Yang paling menonjol adalah masalah akses air bersih. Banyak warga mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih yang layak konsumsi, baik karena keterbatasan jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun kualitas air yang buruk. Warga berharap pemerintah segera memperluas cakupan pelayanan air bersih ke daerah padat penduduk di Tamalanrea yang hingga kini masih belum terlayani sepenuhnya.
Selain itu, genangan air dan banjir musiman juga menjadi sorotan utama. Kelurahan Kapasa Raya dan Parang Loe, khususnya, kerap terendam genangan setiap kali hujan deras. Minimnya sistem drainase yang memadai menjadi penyebab utama permasalahan ini. “Permasalahan banjir ini sudah sangat mengganggu aktivitas warga, bahkan bisa membahayakan keselamatan,” tegas Odhika. “Kita akan mendorong Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan instansi terkait untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.”
Isu lain yang tak kalah penting adalah pemerataan bantuan sosial (bansos). Banyak warga mengaku belum menerima bansos, meskipun mereka termasuk dalam kategori prasejahtera. Mereka menyatakan belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Anggota Komisi D DPRD Makassar ini menekankan pentingnya validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan. Ia menyarankan agar proses pendataan melibatkan langsung pihak RT/RW untuk hasil yang lebih akurat dan adil.
“Seringkali warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar karena sistem pendataan yang lemah,” ungkap Odhika. “Ini harus kita benahi bersama. Saya akan mendorong agar Dinas Sosial melakukan jemput bola dalam pendataan.”
Odhika berkomitmen untuk menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan warga. Ia berharap langkah-langkah konkret akan segera diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Tamalanrea. Reses ini menjadi bukti nyata komitmen Odhika dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya.
