Jakarta — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Taruna Ikrar, menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Keamanan Pangan yang digelar pada 9 Februari 2025 dengan agenda utama membahas Strategi Nasional Ekspor Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan kesiapan produksi, mutu, serta daya saing komoditas pangan nasional di pasar internasional. Dalam rangka memastikan peningkatan layanan haji, pemerintah memutuskan untuk memasok beras hasil petani dalam negeri guna memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Penugasan penyediaan Beras Haji Nusantara telah disepakati diberikan kepada Perum Bulog sebagai BUMN pangan yang memiliki kapasitas pengelolaan stok dan distribusi nasional.Kebutuhan Beras Haji Nusantara dirancang untuk memenuhi jumlah jemaah haji Indonesia sebanyak 205.420 orang. Dengan asumsi konsumsi rata-rata 170 gram nasi per orang per hari, total kebutuhan diperkirakan mencapai sekitar 2.280 ton beras. Standar kualitas yang ditetapkan adalah beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen guna menjamin mutu sajian yang layak, higienis, dan sesuai standar konsumsi internasional.
Program ekspor “Beras Haji Nusantara” merupakan agenda prioritas yang merepresentasikan kehadiran negara dalam melayani jemaah haji, sekaligus menjadi etalase kedaulatan pangan Indonesia di mata dunia. Program ini bukan sekadar aktivitas komersial, melainkan representasi nyata peran negara untuk memberikan layanan terbaik, menjamin pemenuhan selera, serta memastikan kecukupan asupan nutrisi jemaah haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Ekspor beras pada musim haji tahun ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan jemaah haji, sekaligus wujud keberhasilan Indonesia dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional.
Keberhasilan menjaga produksi dan pasokan dalam negeri memberikan ruang bagi Indonesia untuk berkontribusi secara terhormat dalam rantai pasok pangan global.Dalam forum tersebut, Taruna Ikrar menegaskan bahwa ekspor Beras Haji Nusantara bukan sekadar aktivitas perdagangan, melainkan representasi reputasi Indonesia di mata dunia.
“Ekspor adalah wajah Indonesia. Standar keamanan dan mutu harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi dalam perlindungan konsumen maupun reputasi nasional,” tegasnya.
Sebagai pengawas obat dan makanan dari hulu ke hilir, BPOM terus memperkuat sistem regulasi dan pengawasan berbasis risiko. Sepanjang 2025, BPOM telah menerbitkan 201.687 Nomor Izin Edar (NIE) obat dan makanan, termasuk 72.033 NIE untuk pangan olahan. Selain itu, BPOM juga menerbitkan 49.450 Surat Keterangan Ekspor (SKE) untuk produk pangan olahan ke 185 negara dengan nilai ekonomi sekitar Rp41 miliar, mencerminkan kontribusi nyata dalam mendorong daya saing produk nasional.
Rakortas Keamanan Pangan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan kesiapan rantai pasok, harmonisasi standar, serta penguatan pengawasan mutu sehingga Beras Haji Nusantara dapat menjadi simbol pelayanan terbaik bagi jemaah sekaligus kebanggaan kedaulatan pangan Indonesia di tingkat global.
