Makassar — Peristiwa penembakan yang terjadi di Jalan Toddopuli Raya, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pada Minggu pagi (1/3/2026) yang mengakibatkan meninggalnya seorang remaja berusia 18 tahun, Bertrand Eka Prasetyo Radiman, menjadi duka mendalam sekaligus tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di Sulawesi Selatan.
Berdasarkan informasi yang beredar, korban meninggal dunia setelah terkena tembakan yang diduga dilepaskan oleh oknum perwira kepolisian yang bertugas di Polsek Panakkukang, jajaran Polrestabes Makassar. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi yang transparan dan terbuka kepada publik terkait kronologi detail, status pemeriksaan, maupun langkah penindakan internal oleh Propam.
Nyawa Rakyat Tidak Boleh Melayang karena Kelalaian Aparat
PLT Ketua PW KAMMI Sulawesi Selatan, Muh Imran, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Ini menyangkut nyawa manusia. Aparat kepolisian adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat — bukan pihak yang justru menciptakan rasa takut dan ancaman bagi warga sipil.
“Kami menegaskan bahwa kasus ini harus diusut tuntas secara transparan. Jika terbukti ada kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan, maka oknum tersebut harus diberhentikan dan diproses secara hukum tanpa tebang pilih. Jangan sampai polisi menjadi pembunuh bagi rakyat yang seharusnya mereka lindungi,” tegas Muh Imran.
PW KAMMI Sulawesi Selatan menyampaikan beberapa tuntutan tegas:
Mendesak Kapolrestabes Makassar untuk segera memberikan keterangan resmi terbuka kepada publik. Mendesak Divisi Propam melakukan pemeriksaan menyeluruh dan transparan.
Menonaktifkan sementara oknum yang diduga terlibat selama proses pemeriksaan berlangsung.
Jika terbukti bersalah, mendesak pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) serta proses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta Mengawal kasus ini hingga tuntas demi keadilan bagi korban dan keluarganya.
Peristiwa ini juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi secara serius prosedur penggunaan senjata api oleh aparat di lapangan. Penanganan keributan remaja tidak boleh berujung pada hilangnya nyawa, apalagi jika terdapat unsur kelalaian dalam pengendalian senjata.
Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian hanya dapat dijaga melalui transparansi, keberanian menindak anggotanya yang bersalah, dan komitmen pada keadilan.
“Kami tidak anti-polisi. Kami mendukung aparat yang profesional dan berintegritas. Tetapi kami menolak keras setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Hukum harus berdiri di atas semua golongan,” tutup Muh Imran.
PW KAMMI Sulawesi Selatan menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan siap mengambil langkah konstitusional apabila tidak ada keseriusan dalam penanganannya.
