Oleh : Nuzri Isla
Pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan langkah signifikan pemerintah dalam menyempurnakan sistem kepegawaian negeri. Di satu sisi, kebijakan ini membawa angin segar bagi para honorer yang selama ini bekerja tanpa kepastian status dan kesejahteraan. Mereka kini memiliki jaminan sosial, kesempatan pengembangan karir, dan penghasilan yang lebih terjamin. Hal ini tak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berdampak positif pada motivasi dan produktivitas kerja. Dengan begitu, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat.
Namun, di sisi lain, implementasi program ini juga menyajikan tantangan. Proses seleksi yang ketat dan terkadang rumit, serta kekhawatiran akan disparitas antara PPPK dan PNS tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan. Perlu dipastikan bahwa proses seleksi berjalan adil dan transparan, sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial. Selain itu, pemberian tunjangan dan fasilitas yang setara, serta kesempatan pengembangan karir yang merata, sangat penting untuk menjaga semangat kerja dan mencegah demotivasi di kalangan PPPK.
Lebih lanjut, suksesnya program PPPK tidak hanya bergantung pada aspek administratif, tetapi juga pada komitmen pemerintah dalam memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas. PPPK membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Tanpa dukungan ini, potensi peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan dari program PPPK akan sulit terwujud.
Pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Namun, kesuksesan program ini sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam mengatasi tantangan yang ada. Dengan komitmen yang kuat dan implementasi yang terencana dengan baik, PPPK dapat menjadi pilar penting dalam membangun birokrasi yang lebih berkualitas dan berdaya saing, sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
