Jakarta —, Dua lembaga survei nasional, Indo Strategi Research and Consulting dan Center of Economic and Law Studies (Celios), kembali memantik perdebatan publik. Keduanya sama-sama merilis hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Namun, hasilnya bertolak belakang tajam: satu menggambarkan optimisme tinggi, satunya lagi menyorot kekecewaan dan penurunan kepercayaan.
Indo Strategi dalam rilis terbarunya mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 80,2 persen, terdiri atas 54,6 persen “cukup puas” dan 25,6 persen “sangat puas”. Survei ini dilakukan secara tatap muka dengan metode multistage random sampling terhadap 1.230 responden, margin of error ±2,83 persen.
Lembaga ini menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai pemerintahan saat ini — terutama di bidang pertahanan, pangan, dan stabilitas politik — berjalan relatif baik. “Rakyat melihat kepemimpinan nasional saat ini tegas dan bekerja nyata,” ujar Direktur Indo Strategi, Arif Nurul Imam, dalam konferensi persnya.
Namun, narasi berbeda muncul dari Celios (Center of Economic and Law Studies). Dalam survei yang dirilis hampir bersamaan, lembaga yang kerap menyoroti aspek ekonomi dan tata kelola ini menemukan tren yang kontras. Celios menilai kepuasan publik terhadap pemerintahan cenderung menurun, terutama dalam aspek penegakan hukum, pemerataan ekonomi, dan transparansi kebijakan.
Direktur Celios, Bhima Yudhistira, bahkan menyebut “penegakan hukum kian tumpul ke atas, tajam ke bawah.” Dalam laporan Celios yang diakses publik, hanya sekitar 56 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sisanya mengaku kecewa atau tidak yakin arah kebijakan ekonomi berjalan di jalur yang benar.
Dua Angka, Dua Dunia
Perbedaan mencolok itu memunculkan pertanyaan publik: mengapa hasil survei bisa sedemikian berseberangan, padahal sama-sama mengukur kepuasan rakyat terhadap pemerintahan yang sama?
Jawabannya, kata sejumlah pengamat, terletak pada metodologi, waktu pelaksanaan, dan framing pertanyaan.
Indo Strategi menggunakan survei tatap muka, menjangkau responden lintas wilayah, sementara Celios melakukan survei dengan kombinasi daring dan tatap muka yang lebih menonjolkan responden perkotaan.
“Survei bukan kitab suci. Metodologi menentukan hasil. Siapa yang Anda tanya, bagaimana pertanyaannya disusun, dan kapan surveinya dilakukan — semua itu bisa menggeser angka kepuasan hingga puluhan persen,” ujar analis politik Universitas Indonesia, Adi Prayitno.
Faktor waktu juga menentukan. Indo Strategi melakukan survei ketika sejumlah kebijakan populis baru saja diumumkan, seperti peningkatan bantuan sosial dan stabilisasi harga pangan. Celios, sebaliknya, melakukan surveinya di tengah isu ketimpangan ekonomi dan sorotan terhadap penegakan hukum yang bias.
Selain itu, tema pertanyaan ikut berperan. Indo Strategi menanyakan “kepuasan terhadap kinerja umum pemerintahan,” sementara Celios menyoroti “kepercayaan terhadap kebijakan hukum dan ekonomi.” Dua topik berbeda ini membuat arah persepsi publik tidak sebanding.
Bukan Sekadar Angka, Tapi Persepsi
Dalam konteks politik nasional, “perang survei” seperti ini bukan hal baru. Sejak pemilu 2014, lembaga survei di Indonesia sering dipersepsikan memiliki afiliasi politik atau ideologis tertentu, meski mereka kerap membantahnya.
Namun, bagi publik, perbedaan hasil yang ekstrem justru menimbulkan kebingungan dan skeptisisme. Masyarakat mulai mempertanyakan: survei mana yang benar-benar mewakili suara rakyat, dan survei mana yang dibentuk oleh kepentingan?
“Perbedaan hasil ini sebenarnya sehat, asalkan disertai transparansi metodologi. Yang bahaya adalah ketika survei digunakan untuk membangun persepsi politik, bukan menggambarkan realitas,” ujar pakar komunikasi politik Hikmahanto Juwana.
Membaca Di Balik Angka
Baik Indo Strategi maupun Celios sama-sama memiliki reputasi dalam bidangnya. Indo Strategi dikenal dekat dengan pengukuran politik dan opini publik, sementara Celios kuat di riset ekonomi dan kebijakan publik.
Namun, di balik angka-angka kepuasan itu, ada pesan yang lebih dalam: rakyat belum satu suara, dan persepsi terhadap pemerintah masih terbelah.
Indo Strategi melihat setengah gelas yang penuh — stabilitas, rasa aman, dan kepemimpinan kuat. Celios menyoroti setengah gelas yang kosong — keadilan hukum, kesenjangan ekonomi, dan akuntabilitas.
Etika Survei dan Kecurigaan Publik
CEO PT DPI, Dedi Alamsyah Mannaroi, ikut menyoroti fenomena “banjir survei kepuasan” yang muncul hampir bersamaan dari berbagai lembaga. Menurutnya, publik patut kritis terhadap etika dan kejujuran hasil survei.
“Hukum baku atau etika survei itu harus dikedepankan. Beda itu survei kepuasan dengan survei yang memuaskan pemesan,” tegas Dedi.
“Saya agak bingung, kok bisa ya teman-teman lembaga survei merilis hasil survei kepuasan kinerja menteri secara nyaris bersamaan. Kalau hasilnya jujur, bagus. Tapi kalau tidak, ya artinya pecundang dong.”
Dedi juga mengingatkan bahwa survei nasional bukan kegiatan sembarangan.
“Kalau lembaga survei itu resmi, pasti ada izinnya di Linmas Kemendagri. Dari situ bisa diketahui mana lembaga yang berizin melakukan survei dan mana yang tidak,” ujarnya.
Ia menambahkan, integritas hasil survei menjadi krusial karena berpotensi digunakan untuk kepentingan politik jangka panjang.
“Semoga hasilnya jujur, bukan untuk memuaskan tokoh tertentu atau menteri, yang ujung-ujungnya bisa dipakai untuk Pilpres 2029 mendatang,” kata Dedi.
Pada akhirnya, angka survei bukanlah tujuan, melainkan refleksi dari denyut sosial yang sedang berjalan. Di tengah derasnya narasi politik dan perang opini, publik justru perlu semakin kritis membaca hasil survei — bukan hanya melihat persentasenya, tetapi juga siapa yang berbicara, kepada siapa, dan dengan cara apa.
Perbedaan hasil antara Indo Strategi dan Celios menunjukkan satu hal penting: suara rakyat tidak tunggal. Survei hanyalah potret sesaat dari persepsi yang dinamis — bisa berubah tergantung waktu, isu, dan cara bertanya.
Yang dibutuhkan bukan sekadar angka, tapi kejujuran membaca realitas.
