Palopo — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Palopo seolah tutup mata terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan belanja rumah dinas (rumdin) yang melibatkan oknum pimpinan DPRD Palopo periode 2019–2024.
Kasus ini berkaitan dengan tunjangan rumah dinas yang dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kota Palopo. Berdasarkan informasi yang diperoleh, oknum pimpinan DPRD tersebut tidak pernah menempati rumah dinas selama menjabat, namun tetap menerima tunjangan setiap bulannya.
Ketua LMND Sulsel, Adri Fadli, mengecam sikap pasif Kejari Palopo yang hingga kini belum menunjukkan langkah tegas terhadap dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
“LMND Sulsel menilai Kejari Palopo seolah tutup mata terhadap dugaan penyalahgunaan tunjangan rumah dinas ini. Padahal indikasinya sudah jelas dan menjadi sorotan publik. Sikap pasif ini mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Adri, Rabu (16/10/2025).
LMND Sulsel mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel untuk mengambil alih penanganan kasus ini agar proses hukum berjalan secara transparan, objektif, dan bebas dari intervensi.
“Jika Kejari Palopo tidak sanggup, maka Kejati Sulsel harus turun tangan. Jangan sampai ada kesan bahwa aparat penegak hukum melindungi kepentingan tertentu,” tambah Adri.
Selain itu, LMND Sulsel juga meminta Pemerintah Kota Palopo dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuka secara transparan data penggunaan dan penyaluran tunjangan rumah dinas DPRD kepada publik.
“Publik berhak tahu kemana anggaran negara digunakan. Kasus ini bukan hal kecil, karena menyangkut uang rakyat dan integritas pejabat publik,” ujarnya.
LMND Sulsel menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan siap menggelar aksi massa apabila penegakan hukum berjalan lambat atau terkesan ditutup-tutupi.
