Makassar, 3 Mei 2025 – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Makassar mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras tindakan intimidasi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polrestabes Makassar terhadap kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar. Kejadian ini berlangsung selama aksi damai memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh di depan Wisma HMI Cabang Makassar.
Dalam pernyataan tersebut, LKBHMI Cabang Makassar menyoroti beberapa poin penting:
Aparat kepolisian melakukan tindakan intimidasi terhadap kader HMI yang tengah melakukan aksi damai. Detail tindakan intimidasi tidak dijelaskan secara rinci dalam pernyataan resmi, namun LKBHMI menekankan bahwa tindakan tersebut melanggar hak konstitusional mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Terdapat laporan mengenai perampasan ponsel milik kader HMI yang sedang merekam kejadian tersebut. LKBHMI menganggap tindakan ini sebagai upaya pembungkaman suara mahasiswa dan pelanggaran terhadap kebebasan pers.
LKBHMI juga mengkritik pernyataan Kapolrestabes Makassar yang dianggap arogan dan otoriter. Meskipun pernyataan tersebut tidak dikutip secara lengkap, LKBHMI menyatakan bahwa pernyataan tersebut mencerminkan sikap yang tidak menghargai independensi organisasi kemahasiswaan.
LKBHMI Cabang Makassar menuntut Kapolrestabes Makassar untuk meminta maaf secara terbuka atas tindakan intimidasi yang dilakukan oleh anggotanya. Mereka juga mendesak agar pihak kepolisian melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kejadian tersebut dan menindak tegas oknum yang terlibat.
Terkait hal tersebut LKBHMI Cabang Makassar menyatakan akan mengawal kasus ini secara hukum dan memastikan bahwa hak-hak kader HMI terlindungi. Mereka juga akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
LKBHMI Cabang Makassar menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia. Mereka menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan memastikan agar tindakan intimidasi dan pelanggaran hak asasi manusia tidak terulang kembali.
