Makassar – Ketua Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Hasrul Kaharuddin, S.H., M.H., menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tegas yang diambil oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menindak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum dan kode etik. Hasrul menilai sikap ini menunjukkan komitmen Polri dalam membenahi institusinya secara serius dan terbuka.
Menurut Hasrul, langkah tegas tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ia berharap agar seluruh jajaran kepolisian daerah, khususnya di Sulawesi Selatan, dapat mengikuti keteladanan tersebut dengan menegakkan disiplin dan hukum secara adil terhadap anggotanya sendiri.
“Kami mengapresiasi sikap tegas Kapolri terhadap anggota-anggota yang bermasalah. Harapan kami, Polda Sulsel juga bisa menjadi contoh dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat di lingkup wilayahnya,” ujar Hasrul di Makassar, Senin (28/7/2025).
Hasrul menyoroti beberapa kasus pelanggaran berat yang mencoreng nama baik institusi kepolisian, seperti kasus di NTB dan Kalimantan Utara yang baru-baru ini menjadi sorotan publik. Ia menegaskan pentingnya sikap yang tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, termasuk terhadap anggota Polri sendiri.
Ia menambahkan, langkah transparan dalam proses penanganan kasus internal semacam ini justru akan memperkuat posisi institusi Polri di mata masyarakat. SAPMA PP, menurutnya, tetap mendukung Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum, namun juga akan terus bersuara kritis demi perbaikan dari dalam.
“Jika ada oknum yang mencederai institusi, maka institusi harus lebih tegas dari publik. Kami percaya masih banyak anggota Polri yang baik, dan mereka yang baik inilah yang akan terus rusak citranya jika pembiaran terjadi terhadap pelanggaran di internal,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan komitmennya untuk memproses, memecat, dan mempidanakan setiap anggota Polri yang terbukti melanggar hukum. Hal ini disampaikan menyusul keterlibatan dua anggota Polda NTB yang diduga terkait kematian Brigadir MN dan empat personel Polres Nunukan yang diduga menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu.
“Apabila terbukti, proses, pecat, dipidanakan,” tegas Kapolri saat diwawancarai di Jakarta, Jumat lalu.
