MAKASSAR, 19 Desember 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas dan Pengentasan Kemiskinan pada Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu di Makassar, Sulawesi Selatan.
Acara yang mengusung tema “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” menghadirkan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, antara lain Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Kepala DPMD, dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
Tujuan rapat adalah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah berjalan satu tahun. Pemerintah mengakui masih adanya tantangan utama di daerah tertinggal, seperti minimnya akses infrastruktur dasar dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Prof. rer.nat Abdul Haris menyatakan bahwa meskipun ekonomi nasional tumbuh, daerah tertinggal masih menghadapi persoalan mendasar seperti stunting yang tinggi, anak putus sekolah, minim fasilitas kesehatan, dan sulitnya akses modal usaha.
“Kita tidak bisa berbicara Indonesia Emas 2045 jika masih ada saudara kita yang kesulitan mendapat makanan bergizi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan dasar,” tegasnya.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah meluncurkan 5 Program Prioritas Presiden sebagai solusi konkret, yaitu:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengakhiri stunting dan kelaparan
- Program Sekolah Rakyat untuk pendidikan berkualitas bagi semua anak
- Program Koperasi Merah Putih untuk pemberdayaan ekonomi rakyat
- Program Cek Kesehatan Gratis untuk masyarakat yang tidak terlayani
- Program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk hunian layak keluarga berpenghasilan rendah
Acara juga menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian PUPR, BNPB, serta Kemendagri yang memaparkan implementasi dan strategi masing-masing program.
Rapat menghasilkan kesepakatan strategis berupa percepatan implementasi kelima program melalui sinkronisasi anggaran dan program antara pusat dan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala.
Pemerintah optimis dengan komitmen bersama, daerah tertinggal akan mengalami transformasi signifikan, sehingga target penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup dalam RPJMN 2025-2029 dapat tercapai, membawa Indonesia lebih dekat ke visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan.
