Jakarta, 06 Februari 2025 – Pemerintah tengah gencar menata distribusi gas elpiji 3 kg (Gas Melon) untuk mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Antrean panjang di sejumlah daerah menjadi salah satu indikator perlunya penataan sistem distribusi yang lebih efektif dan efisien.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, dalam tulisannya di JPNN.com, menjelaskan urgensi penataan ini dan berbagai permasalahan yang melatarbelakanginya.
Idrus Marham memaparkan tiga permasalahan utama yang menjadi fokus pemerintah dalam penataan distribusi Gas Melon:
1. Subsidi Tidak Tepat Sasaran: Subsidi gas elpiji 3 kg ditujukan untuk masyarakat miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyaknya penyalahgunaan subsidi. Regulasi seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 bertujuan untuk memastikan penyaluran subsidi yang tepat sasaran, tetapi masih terdapat celah yang perlu diperbaiki.
2. Lonjakan Harga dan Kelangkaan: Meskipun disubsidi, harga Gas Melon di pasaran seringkali melambung tinggi dan disertai kelangkaan. Praktik penimbunan dan permainan harga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi biang keladinya. Kondisi ini sangat memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah.
3. Praktik Kecurangan: Berbagai praktik kecurangan juga marak terjadi, seperti pengurangan isi tabung di bawah 3 kg dan pengoplosan gas. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen dari segi finansial, tetapi juga membahayakan keselamatan. Seringnya penggerebekan oleh pihak kepolisian terhadap praktik pengoplosan gas semakin menggarisbawahi perlunya penataan distribusi yang lebih ketat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah merespon permasalahan ini dengan turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Ia mengakui adanya kekurangan dalam sistem distribusi dan mengapresiasi kritik yang disampaikan masyarakat. Sebagai langkah konkret, pemerintah mewajibkan pembelian Gas Melon di pangkalan resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan subsidi dan praktik curang.
Meskipun upaya penataan ini mungkin menimbulkan beberapa konsekuensi, seperti perubahan rutinitas masyarakat dan potensi penolakan dari pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari sistem yang tidak beres, Idrus Marham menekankan pentingnya langkah ini untuk kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung upaya pemerintah dalam menata distribusi Gas Melon agar subsidi benar-benar tepat sasaran, harga terjangkau, dan keamanan produk terjamin. Penataan distribusi ini bukan hanya soal antrean, tetapi juga tentang keadilan, efisiensi, dan keselamatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
