Makassar, 17 Februari 2025 – Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan Indonesia (HIMASEPINDO) hari ini mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dinilai berdampak negatif terhadap kesejahteraan nelayan Indonesia. Organisasi mahasiswa tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas dampak kebijakan tersebut yang berpotensi semakin menjerumuskan nelayan ke dalam kesulitan ekonomi.
Indonesia, sebagai negara maritim dengan potensi perikanan yang melimpah, seharusnya mampu memberikan kesejahteraan bagi para nelayan yang menjadi tulang punggung perekonomian di banyak wilayah pesisir. Namun, HIMASEPINDO menilai kebijakan anggaran saat ini justru kontraproduktif. Alokasi subsidi yang seringkali tidak tepat sasaran, minimnya investasi dalam infrastruktur pendukung perikanan, dan pengurangan anggaran untuk program pemberdayaan nelayan, menjadi sorotan utama kritikan HIMASEPINDO.
“Kebijakan anggaran yang ada saat ini perlu segera dievaluasi secara menyeluruh,” tegas Raply, Ketua Umum HIMASEPINDO. “Jika tidak, nelayan yang telah berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka akan semakin terpinggirkan dan kesulitan untuk bersaing,” tambahnya dengan nada prihatin.
HIMASEPINDO menjabarkan beberapa dampak negatif efisiensi anggaran terhadap nelayan, antara lain:
• Terganggunya Kesejahteraan Nelayan: Banyak bantuan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan nelayan justru tidak sampai ke tangan yang membutuhkan akibat lemahnya sistem distribusi dan pengawasan.
• Meningkatnya Ketimpangan Sosial Ekonomi: Efisiensi anggaran yang tidak terencana dengan baik memperparah kesenjangan ekonomi antara nelayan dan kelompok masyarakat lainnya.
• Ancaman Kehilangan Ekonomi: Minimnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan, fasilitas penyimpanan ikan, dan teknologi ramah lingkungan, menghambat perkembangan sektor perikanan dan mengancam mata pencaharian nelayan.
Sebagai solusi, HIMASEPINDO mendesak pemerintah untuk:
1. Meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran: Pemerintah diminta untuk memprioritaskan program yang mendukung pemberdayaan nelayan dan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran.
2. Meningkatkan investasi infrastruktur perikanan: Pembangunan pelabuhan, fasilitas penyimpanan, dan teknologi ramah lingkungan sangat krusial untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan.
3. Memperkuat sistem distribusi bantuan: Sistem distribusi bantuan harus diperbaiki agar bantuan benar-benar sampai kepada nelayan yang membutuhkan.
“Kami tidak meminta lebih, hanya keadilan dan perhatian terhadap sektor yang menopang hidup ribuan keluarga di pesisir,” ujar Raply. “Efisiensi anggaran harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang tepat dan berdampak nyata bagi nelayan Indonesia,” pungkasnya.
Pernyataan HIMASEPINDO ini menjadi seruan bagi pemerintah untuk segera meninjau dan merevisi kebijakan anggaran yang berkaitan dengan sektor perikanan, demi menciptakan keadilan dan keberlanjutan bagi nelayan Indonesia.
