Oleh: Yanuardi Syukur
Pengajar Diplomasi Kebudayaan di Universitas Khairun, Ternate
Perang AS-Israel-Iran yang meletus akhir Februari 2026 bukanlah drama geopolitik yang bisa ditonton dari kejauhan. Bagi Filipina, konflik ini adalah krisis eksistensial yang menyentuh langsung 2,4 juta warganya di kawasan Timur Tengah. Dalam dua pekan, pemerintah Manila memulangkan 1.500 pekerja migran—angka yang sangat kecil dibanding total populasi yang masih terdampar di zona bahaya.
Evakuasi warga dalam hal ini adalah cermin posisi tawar negara di kancah global. Al Jazeera (17/3/2026) melaporkan 16 warga dievakuasi dari Iran melalui Turki, 442 dari UAE, dan 38 dari Israel melalui perbatasan Taba. Keberhasilan ini bukan hanya soal logistik, tapi diplomasi.
Filipina harus bernegosiasi dengan setidaknya empat negara—Iran, Turki, Singapura, dan Israel—untuk membuka koridor evakuasi. Ini bukti bahwa di tengah perang, diplomasi tetap harus berjalan, dan negara kecil pun bisa memainkan peran jika memiliki peta jalan yang jelas.
Selain itu, kita juga melihat bahwa dampak ekonomi perang tidak mengenal batas teritorial. Khaleej Times (16/3/2026) mencatat harga minyak di Filipina melonjak 100 persen akibat blokade Selat Hormuz. Inflasi ini akan membebani rumah tangga kelas pekerja—termasuk keluarga para migran yang baru pulang.
Menyadari kerentanan ini, Menteri Perdagangan Ma. Cristina Roque mengusulkan ASEAN Geoeconomic Group (PIA, 21/1/2026). Usulan ini lahir dari kesadaran bahwa negara pengimpor seperti Filipina, Indonesia, dan Thailand tidak bisa mengandalkan mekanisme pasar semata. Diperlukan koordinasi kawasan untuk menghadapi guncangan global.
Krisis ini mengungkap kerentanan struktural ekonomi Filipina. Philippine News Agency (15/3/2026) melaporkan 342 pekerja migran dari Saudi dan Bahrain tiba dengan sambutan meriah. Tapi di balik sambutan itu, tersimpan ironi, yakni mereka pulang dengan selamat, tetapi tanpa pekerjaan.
Ketergantungan pada remitansi pekerja migran—yang mencapai miliaran dolar per tahun—membuat Filipina rentan terhadap gejolak di kawasan mana pun warganya berada. Krisis Timur Tengah bukan yang pertama, dan pasti bukan yang terakhir.
Pada akhirnya, Filipina harus belajar bahwa perlindungan warga di luar negeri tidak cukup hanya dengan evakuasi saat perang. Dibutuhkan diversifikasi ekonomi di dalam negeri agar warganya tidak terus-menerus menjadi “pahlawan devisa” yang nyawanya dipertaruhkan di medan geopolitik yang tidak stabil.
