Oleh: Dr. M. Yusuf Alfian Rendra Anggoro KR, S.E.,M.M (Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar)
Makassar, 22 Oktober 2025 — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasuki tahun pertama masa kepemimpinannya. Dalam pandangan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, capaian pemerintahan ini menunjukkan arah yang tegas dan stabil di tengah dinamika global. Namun, sejumlah tantangan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya masih perlu mendapatkan perhatian serius agar visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai secara berkeadilan dan berkelanjutan.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan nasional yang mencapai 5,12 persen pada triwulan II tahun 2025 menjadi indikator positif bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat. Inflasi yang terkendali di kisaran 2,65 persen dan defisit fiskal yang terjaga menunjukkan stabilitas makro yang baik. Namun, pemerataan hasil pembangunan masih menjadi tantangan besar. Sektor industri, pertanian, dan UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam akses modal, teknologi, dan pasar.
“Tahun pertama pemerintahan ini menunjukkan arah yang baik, tetapi tugas terbesar ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial,” ujar Dr. Rendra Anggoro, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
“Program-program populis seperti makan bergizi gratis dapat menjadi katalis pemerataan sosial, asalkan diikuti dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang,” tambahnya.
Dalam aspek politik, stabilitas nasional berhasil dijaga dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi mencapai lebih dari 78 persen pada tahun pertama. Kepemimpinan Presiden Prabowo yang tegas dinilai memberikan arah yang jelas bagi birokrasi dan kebijakan publik. Meski demikian, Dr. Rendra menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas dan demokrasi.
“Konsolidasi demokrasi tidak boleh melemah di tengah upaya menjaga stabilitas politik. Pemerintah perlu terus membuka ruang partisipasi publik, memperkuat transparansi kebijakan, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat,” jelasnya.
Pada aspek sosial, berbagai program perlindungan masyarakat termasuk peningkatan layanan kesehatan, subsidi pangan, dan dukungan kesejahteraan keluarga miskin menunjukkan arah positif terhadap pengurangan kesenjangan sosial. Namun, tantangan kesenjangan antarwilayah dan antar kelas sosial masih nyata. Akademisi menilai perlunya strategi pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, peningkatan literasi ekonomi, dan transformasi digital UMKM agar kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata.
Sementara itu, pada aspek budaya, pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai cukup aktif membangun semangat nasionalisme dan jati diri bangsa. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, ketahanan budaya lokal perlu diperkuat melalui pelestarian bahasa daerah, revitalisasi nilai-nilai gotong royong, serta pendidikan karakter berbasis Pancasila yang kontekstual dengan zaman.
“Modernisasi tanpa penguatan budaya akan melahirkan generasi yang cerdas tetapi kehilangan akar. Pembangunan harus tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan kebangsaan,” tegas Dr. Rendra Anggoro.
Secara keseluruhan, satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan arah pembangunan yang stabil, dengan pondasi ekonomi yang kuat dan dukungan politik yang solid. Namun, konsistensi dalam pemerataan ekonomi, penguatan demokrasi, keadilan sosial, serta revitalisasi nilai budaya bangsa masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Keberhasilan Indonesia menuju masa depan yang kuat dan berdaulat hanya bisa dicapai bila pemerintah mampu menyeimbangkan pertumbuhan dengan pemerataan, kekuasaan dengan partisipasi, serta modernisasi dengan pelestarian nilai-nilai bangsa,” tutup Dr. Rendra Anggoro, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.(*)
