JAKARTA, 27 Februari 2025 – Kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan buruh di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, dalam acara puncak peringatan HUT Ke-52 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang berlangsung di Stadium Indonesia Arena, Kompleks GBK Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Tamsil Linrung menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini lebih berpihak pada buruh, petani, dan guru, sesuai dengan visi yang diusung oleh Presiden Prabowo.
“Apa yang diperjuangkan oleh Ketua Umum KSPSI, Pak Jumhur Hidayat, selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Saya beberapa kali bertemu dengan Presiden, dan beliau selalu menekankan: ‘Siapa yang menyakiti rakyat, buruh, petani, dan guru, maka itu juga menyakiti saya,’” ujar Tamsil Linrung.
Menurutnya, salah satu indikator nyata dari keberpihakan pemerintahan saat ini adalah kenaikan upah minimum buruh yang sebelumnya hanya berkisar 1-2% per tahun, kini meningkat menjadi 6,5% di era kepemimpinan Prabowo. Selain itu, kebijakan penghapusan utang petani dan kenaikan gaji guru juga menjadi langkah progresif yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat pekerja.
Peringatan HUT Ke-52 KSPSI yang mengusung tema “Sejahteralah Buruhku, Bangkitlah Industriku, dan Jayalah Indonesia Raya” dihadiri oleh puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, dalam sambutannya menyoroti perubahan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada buruh dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Ia menekankan bahwa kebijakan seperti kenaikan UMR, peninjauan kembali UU Omnibus Cipta Kerja, serta pembatasan impor yang berlebihan, merupakan langkah konkret yang dapat meningkatkan daya beli buruh dan menghidupkan kembali industri nasional.
Tamsil Linrung pun optimistis bahwa tema Jayalah Indonesia Raya bukan sekadar slogan, tetapi merupakan tujuan yang dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang progresif dan berpihak pada rakyat pekerja.
“Kita tidak hanya ingin menyaksikan perubahan dari kejauhan, tetapi ikut mengawal agar setiap kebijakan yang dibuat benar-benar membawa dampak bagi kesejahteraan buruh dan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Sebagai bagian dari komitmen DPD RI, Tamsil Linrung menegaskan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan KSPSI dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa perjuangan buruh mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam kebijakan nasional.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga legislatif, diharapkan kesejahteraan buruh di Indonesia dapat terus meningkat, industri nasional bangkit, dan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan bermartabat semakin mendekati kenyataan.
