Makassar – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029. Sebagai bagian dari proses tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPRD kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis, 17 Juli 2025, dengan mengundang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulsel, serta para kepala Bappeda dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh Sulawesi Selatan.
RDPU ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota untuk menyampaikan aspirasi dan usulan terkait program pembangunan yang diharapkan dapat terakomodasi dalam RPJMD Provinsi. Sejumlah daerah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusulkan penguatan sektor unggulan yang dinilai belum mendapatkan porsi yang memadai dalam draf RPJMD yang sedang dibahas.
Anggota Pansus RPJMD DPRD Sulsel, Asman, mengungkapkan bahwa beberapa daerah secara khusus mengusulkan pengembangan komoditas perkebunan sawit dan gula aren sebagai sektor strategis yang perlu mendapat perhatian lebih.
“Contohnya, Luwu Timur mengusulkan agar sawit dimasukkan sebagai sektor strategis dalam RPJMD karena potensi besar yang dimilikinya sebagai penggerak ekonomi lokal,” ujar Asman, yang juga merupakan mantan Wakil Bupati Enrekang.
Selain sawit, pengembangan tanaman gula aren juga menjadi perhatian serius. Asman menjelaskan bahwa komoditas ini tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkontribusi pada pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.
“Tanaman aren ini bisa dipanen setiap hari, memberikan penghasilan yang berkelanjutan bagi masyarakat, dan yang terpenting, ikut menjaga kelestarian hutan kita. Ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang kita usung,” tambahnya.
Usulan serupa juga datang dari daerah lain seperti Enrekang, Bone, Pinrang, dan Sidrap. Mereka kompak mendorong agar komoditas berbasis pertanian dan perkebunan lokal mendapatkan porsi yang lebih besar dalam perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.
Anggota Pansus lainnya, Mahmud, menekankan pentingnya forum RDPU ini sebagai sarana untuk menyatukan arah pembangunan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Ia juga menyoroti pentingnya penyelarasan kewenangan antar tingkatan pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih program.
“Penyelarasan kewenangan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang kita jalankan tidak saling tumpang tindih. Dengan adanya masukan dari daerah, kita bisa memastikan bahwa RPJMD ini benar-benar menyasar kebutuhan riil masyarakat dan potensi lokal yang ada,” kata Mahmud, yang juga merupakan legislator dari Fraksi NasDem.
Mahmud menambahkan bahwa kehadiran para kepala Bappeda dari berbagai daerah sangat membantu dalam memetakan potensi dan mensinkronkan rencana kerja antar wilay
