Makassar, 25 Februari 2026, Anggota DPD RI, Andi Waris Halid, menggelar rapat inventarisasi pengawasan Undang-Undang Pangan bersama pemangku kepentingan sektor pertanian dan pangan di Sulawesi Selatan. Kegiatan yang merupakan rangkaian reses ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Peserta yang menghadiri rapat antara lain Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Peternakan; Penyuluh Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan; perwakilan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) RPH Makassar; serta akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Negeri Makassar, dan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Andi Waris Halid didampingi Kepala Kantor DPD RI Sulawesi Selatan, Drs. Sangkala.
Dalam pengantarnya, Andi Waris Halid menegaskan bahwa ketahanan pangan di Sulsel tidak dapat dipandang semata sebagai urusan produksi. “Ketahanan pangan menyangkut keberlanjutan usaha tani, perlindungan produsen, distribusi yang adil, dan stabilitas harga bagi konsumen. Negara harus hadir dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Ia menyoroti tekanan yang dihadapi petani dan peternak, antara lain akibat fluktuasi harga komoditas, tingginya biaya produksi termasuk pakan ternak, serta risiko iklim yang semakin sulit diprediksi. Kondisi ini berdampak pada penurunan daya tawar produsen di tingkat lapangan, sementara harga di tingkat konsumen sering tidak ikut turun.
“Kesenjangan ini menunjukkan persoalan tata niaga dan distribusi yang harus dibenahi bersama,” ujarnya.
Andi Waris Halid mendorong sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, BUMN perdagangan, dan perguruan tinggi untuk memperkuat ekosistem pangan daerah. Menurutnya, penguatan offtaker daerah, kepastian serapan hasil panen, serta perbaikan rantai pasok dan logistik perlu dipercepat agar petani tidak terus dirugikan saat panen raya.
Dalam rapat tersebut, ia juga mendengarkan masukan dari seluruh peserta mengenai berbagai isu, seperti kestabilan harga bahan pokok jelang lebaran, pemanfaatan varietas tahan cuaca ekstrem, hingga optimalisasi skema perlindungan risiko usaha tani. Akademisi diminta memberikan basis data dan rekomendasi kebijakan berbasis riset agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
“Pertemuan ini melahirkan beberapa rekomendasi hasil rapat yang akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan penguatan kebijakan pangan nasional agar lebih berpihak pada daerah dan produsen kecil,” pungkas Andi Waris Halid.
