Oleh : Muzayyin Arif
Ketika rupiah terus tertekan dan mengarah ke ambang Rp17.000 per dolar AS, kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas ekonomi nasional semakin besar. Pernyataan pihak pemerintah mengenai keterkaitan nilai tukar dengan fundamental ekonomi memang menjadi landasan penting, namun kita tidak bisa hanya berhenti di situ.
Pengalaman krisis ekonomi Asia Tenggara tahun 1997-1999 adalah babak sejarah yang tak boleh kita lupakan begitu saja. Saat itu, pelemahan rupiah tidak hanya disebabkan oleh faktor internal seperti lemahnya struktur ekonomi, melainkan juga didorong oleh dinamika pasar keuangan global yang tidak selalu adil. Tuduhan Mahathir Mohamad terhadap spekulan yang menggunakan serangan finansial sebagai alat politik dulu dianggap sebagai omongan tanpa dasar, namun kini realitas menunjukkan bahwa instrumen ekonomi memang kerap digunakan untuk mencapai tujuan geopolitik.
Di era di mana sanksi ekonomi dan manipulasi pasar menjadi hal yang umum dilakukan terhadap negara yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan tertentu, pandangan bahwa sistem keuangan global bersifat netral sudah tidak lagi relevan. Tekanan pada rupiah yang berlebihan bisa membawa dampak yang jauh melampaui sektor ekonomi – mulai dari kenaikan harga barang kebutuhan hingga potensi kerawanan stabilitas sosial dan politik, seperti yang pernah kita alami.
Oleh karena itu, upaya menjaga fundamental ekonomi nasional harus diimbangi dengan langkah-langkah antisipatif yang lebih cermat terhadap dinamika luar. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara kawasan dalam mengantisipasi perang mata uang, meningkatkan ketahanan sektor keuangan nasional, serta memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat akan risiko dan langkah-langkah yang diambil. Kita tidak bisa mengizinkan sejarah yang pahit terulang, karena ketika ekonomi terpuruk, kedaulatan dan martabat bangsa juga akan terancam.
