Bone, Sulawesi Selatan – Aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada Selasa (19/8/2025), berakhir dengan kericuhan. Ribuan massa yang turun ke jalan terlibat saling dorong dan lempar benda keras, mengakibatkan sejumlah warga sipil dan aparat keamanan mengalami luka-luka.
Aksi yang awalnya berlangsung damai ini memanas ketika massa mulai mencoba mendekati kantor pemerintah daerah. Aparat keamanan yang berjaga berusaha menghalau massa, namun aksi saling dorong tidak terhindarkan. Beberapa demonstran kemudian mulai melemparkan batu dan benda keras lainnya ke arah aparat, yang kemudian dibalas dengan tindakan represif.
Menanggapi insiden tersebut, Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Pangeran Kanjeng Norman, menyatakan keprihatinannya atas tindakan anarkis yang dilakukan oleh sebagian demonstran. Ia menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara yang santun, tertib, dan tidak merugikan pihak lain.
“Kita semua memahami keresahan masyarakat terhadap kenaikan PBB ini. Namun, aksi anarkis bukanlah solusi yang tepat. Aparat yang seharusnya melindungi masyarakat justru ikut menjadi korban. Ini sangat disayangkan,” ujar Norman dalam keterangan persnya.
Lebih lanjut, Norman mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap adanya “penumpang gelap” yang berpotensi memanfaatkan isu kenaikan pajak untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu. Ia khawatir tindakan provokatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab justru akan merugikan masyarakat Bone sendiri.
“Jangan sampai masyarakat dirugikan dua kali—terbebani dengan kenaikan pajak, dan juga terganggu oleh situasi keamanan dan ketertiban yang tidak kondusif,” tegasnya.
Norman menekankan bahwa aspirasi masyarakat tetap dapat diperjuangkan melalui jalur dialog, advokasi, dan mekanisme hukum yang berlaku. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi pemuda, untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Mari kita kawal kebijakan pemerintah dengan bijak. Kritik itu boleh, bahkan wajib, tapi jangan sampai merusak. Menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Norman.
Dengan adanya kejadian ini, Norman juga berharap agar pemerintah daerah lebih terbuka dalam menjelaskan secara rinci dasar-dasar pertimbangan kenaikan PBB-P2 kepada masyarakat. Transparansi dan komunikasi yang baik diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman dan potensi aksi-aksi yang merugikan banyak pihak di masa mendatang.
