MAKASSAR, SULAWESI SELATAN – Dahyal, mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Hanya beberapa hari setelah dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar oleh Wali Kota Munafri Arifuddin, Dahyal dengan segera mengembalikan seluruh aset negara yang berada di bawah tanggung jawabnya selama menjabat sebagai Sekwan.
Penyerahan aset negara tersebut dilakukan pada Rabu, 18 Juni 2025, di Kantor DPRD Kota Makassar. Proses pengembalian berjalan lancar dan disaksikan oleh beberapa pihak terkait. Aset yang dikembalikan meliputi:
• Satu unit mobil dinas Toyota dengan pelat nomor DD 14 A.
• Satu hingga dua unit laptop.
• Satu unit tablet.
Meskipun terdapat sedikit keterlambatan dalam proses pengembalian, Dahyal menjelaskan hal tersebut disebabkan oleh kesibukan dalam masa transisi jabatan. Ia memastikan bahwa semua aset negara yang menjadi tanggung jawabnya telah dikembalikan secara lengkap dan sesuai prosedur. Kendaraan dinas, yang sempat tidak digunakan selama dua minggu dan terparkir di area kantor DPRD, juga diserahkan secara fisik pada hari yang sama. Dokumen administrasi terkait akan dilengkapi dan dicatatkan melalui berita acara di Balai Kota Makassar.
“Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),” tegas Dahyal saat ditemui di Kantor DPRD. “Saat seseorang tidak lagi menjabat di suatu posisi, maka seluruh barang milik negara yang digunakan harus segera dikembalikan. Sesuai aturan, batas waktunya 1×24 jam.”
Dahyal juga menekankan pentingnya kesinambungan kerja di Sekretariat DPRD. Ia telah berkoordinasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Sekwan yang baru, Rahmat Mappatoba, untuk memastikan transisi berjalan lancar dan program-program kerja tetap berlanjut. Peralatan kerja yang bersifat institusional dan melekat pada ruang kerjanya telah dikoordinasikan untuk diserahterimakan kepada pejabat pengganti.
Lebih lanjut, Dahyal menyoroti pentingnya menjaga etika birokrasi melalui komunikasi yang baik antarpejabat dan akuntabilitas dalam setiap tahap pergantian jabatan. Menurutnya, tertib administrasi, termasuk dalam hal pengelolaan aset negara, merupakan wujud nyata komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
“Alhamdulillah, semuanya sudah selesai,” ucap Dahyal dengan nada lega. “Ini bagian dari komitmen kita sebagai ASN untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan tidak ada masalah administratif yang tertinggal.”
Langkah Dahyal ini mendapat apresiasi luas sebagai contoh nyata integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Ia menjadi teladan bagi ASN lainnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan akuntabilitas. Pengangkatan Dahyal sebagai Kepala Bappeda Kota Makassar merupakan bagian dari langkah penyegaran birokrasi yang dilakukan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin.
