MAKASSAR, 9 Desember 2025 – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menyampaikan capaian sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang akhir tahun 2025 yang menunjukkan tren positif, meskipun di tengah sejumlah perubahan regulasi dan kebijakan fiskal. Hingga 1 Desember, realisasi penerimaan PAD telah mencapai Rp1,5 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,8 triliun.
Hal ini diungkapkan oleh Plt Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Zamhir Islamie Hatta, saat menjadi narasumber podcast Tribun Timur, Selasa (9/12). Dia menjelaskan bahwa dinamika regulasi seperti perubahan Perda Nomor 1, penyesuaian Perwali terkait biaya perolehan, kebijakan pemerintah pusat mengenai rumah subsidi yang tidak dipungut pajak, serta pembaruan wewenang retribusi persampahan turut memengaruhi angka penerimaan.
“Seperti Perwali 61 tentang biaya perolehan, ada kebijakan pusat buat rumah subsidi tidak bisa dipungut pajak, dan retribusi persampahan yang wewenangnya berada di kecamatan diperbaharui kembali. Semua itu mempengaruhi skala pendapatan kota,” ujar Zamhir.
Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa seluruh penerimaan pajak dan retribusi yang dihimpun tetap diarahkan untuk mendukung program-program strategis Wali Kota Makassar dalam mewujudkan visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan”. “Bapenda berada di misi nomor satu: peningkatan ekonomi dasar dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat Makassar,” jelasnya.
Dari sisi kontribusi jenis pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi sumber penerimaan terbesar. Persentase penerimaan PBB mencapai 97 persen atau sekitar Rp270 miliar, sementara BPHTB berada di kisaran 80 persen dengan nilai sekitar Rp370 miliar. Kombinasi kedua pajak tersebut memberikan kontribusi lebih dari Rp500 miliar bagi PAD Makassar.
Salah satu sorotan adalah sektor hiburan yang menjadi penyumbang pendapatan melampaui target dengan capaian 103 persen. Hal ini dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan fasilitas hiburan di Makassar, yang turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dari sektor rekreasi dan gaya hidup. “Hiburan di Makassar berkembang pesat karena fasilitasnya sudah banyak, sehingga melebihi target,” paparnya.
Terkait isu nasional mengenai kenaikan PBB di sejumlah daerah pada 2025, Bapenda Makassar menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan penyesuaian tarif. “Kita tidak menaikkan PBB karena menganggap kondisi ekonomi masyarakat masih dalam fase pemulihan, meskipun daya beli Makassar tetap relatif kuat dibandingkan kota lain,” jelas Zamhir.
Dengan capaian saat ini, Bapenda Makassar optimis dapat menjaga tren positif penerimaan daerah hingga akhir tahun. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak akan terus dilakukan untuk memastikan program pembangunan kota dapat berjalan optimal demi kepentingan seluruh warga Makassar.
