Makassar, Sulawesi Selatan – Pemerintah Kota Makassar tengah gencar mempersiapkan pembangunan jangka panjang melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Langkah ini ditandai dengan diselenggarakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJPD di Hotel Four Points by Sheraton, Rabu (24/04/2025).
RPJPD, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan, menjadi sangat krusial mengingat pergantian kepemimpinan daerah yang akan berlangsung pada tahun 2025. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi Wali Kota Makassar terpilih dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi-misi pemerintahannya. Kepala Bappeda Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menekankan pentingnya penyelesaian RPJPD tahun ini agar dapat segera diimplementasikan.
“Kita sudah masuk tahap Musrenbang. Tahapannya dimulai dari persiapan, perencanaan awal, Musrenbang, dan terakhir rancangan akhir,” jelas Andi Zulkifli Nanda. Setelah tahap rancangan akhir, dokumen tersebut akan melalui proses review oleh Inspektorat dan asistensi dari pemerintah provinsi sebelum akhirnya ditetapkan.
RPJPD Makassar 2025-2045 akan mencakup berbagai isu strategis pembangunan, antara lain:
• Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM): Pembangunan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama.
• Peningkatan Pendapatan Per Kapita: Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita.
• Pembangunan Kota Rendah Karbon (Low Carbon City): Komitmen untuk mengurangi emisi karbon dan membangun kota yang ramah lingkungan.
• Perubahan Iklim: Antisipasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.
• Isu Demografi: Perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan dinamika kependudukan.
• Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): Sinkronisasi pembangunan dengan rencana pembangunan IKN.
• Ekonomi Hijau: Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
• Sosial, Budaya, dan Ekologi: Pembangunan yang memperhatikan aspek sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan.
• Pemerataan Pembangunan: Upaya untuk memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah Kota Makassar.
Andi Zulkifli Nanda menambahkan, “Sifatnya lebih umum, tapi pada intinya yang dibahas seperti peningkatan SDM, isu ekonomi hijau, sosial, budaya, dan ekologi, serta pemerataan pembangunan. Itulah item-item yang masuk dalam RPJPD.”
Dengan penyelesaian RPJPD ini, diharapkan pembangunan Kota Makassar ke depan dapat terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan dan peluang di masa mendatang. Dokumen ini akan menjadi landasan bagi pembangunan yang inklusif dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
