Arif Rahman
Direktur Ruang Demokrasi Indonesia
Kasus Bang Bahlil menjadi simbol nyata bahwa rasisme belum sepenuhnya hilang dari bangsa ini. Ia bahkan tumbuh subur dan telanjang atas nama kebebasan.
Berlindung di balik hak bicara dan demokrasi serangan bernada pribadi ke Bang Bahlil berbentuk meme dllnya justru menunjukkan kegagalan kolektif kita memahami makna kebangsaan.
Sumpah Pemuda 1928- setia pada satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa hanya indah pada tinta tapi mati dalam nurani.
Ironisnya lagi, badai serangan pribadi ke Bang Bahlil terjadi di tengah upaya negara mewujudkan pasal 33 UUD 1945, bahwa kekayaan alam di Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kebijakan BangBahlil melalui Kementerian ESDM mencabut 4 izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat yang bermasalah, mewajibkan SPBU Swasta membeli BBM via Pertamina dan membangun Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan merupakan bukti nyata bahwa negara hadir memastikan sumber daya alam dikelola dan distribusikan untuk kemakmuran rakyat.
Orkestrasi Bang Bahlil tersebut bukan hanya sekedar eurofia semu tetapi deklarasi kemenangan negara terhadap oligarki.
Selama ini oligarki ingin memaksa negara terus mempertahankan rezim impor minyak yang merupakan sumber cuan.
Dengan Kehadiran RDMP Balikpapan, Bang Bahlil bukan hanya menusuk jantung oligarki tetapi juga menunjukkan negara tidak pernah absen untuk menghadirkan energi untuk rakyat.
Namun oligarki tidak pernah kehabisan akal ia terus menebarkan serangan agar sang Menteri tertekan. Bahkan hinaan meme yang menyerang pribadi beliau diduga kuat di drive oleh para oligarki yang kehilangan mainannya.
Tetapi Bang Bahlil bukan pion yang bisa ditekan dan dipinggiran. Namun ia adalah pemilik papan catur yang punya mimpi melihat Indonesia Swasembada Energi…
