KEPULAUAN SELAYAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Maryani Ali, melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada 27–29 Juni 2025, dengan titik pertama pelaksanaan di Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Maryani Ali menegaskan bahwa setiap anggota DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan pemerintah provinsi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Pengawasan APBD ini adalah salah satu fungsi utama kami sebagai anggota DPRD, selain fungsi legislasi dan penganggaran. Saya memilih Desa Patilereng karena di desa ini terdapat kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran provinsi,” ujar Hj. Maryani Ali.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam proses pengawasan pembangunan di desa mereka. Partisipasi warga sangat penting guna memastikan setiap program yang dibiayai oleh anggaran provinsi tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Mari kita bersama-sama mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Patilereng. Bila ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, saya harap masyarakat bisa menyampaikannya kepada pemerintah desa atau langsung kepada saya,” tegasnya.
Kepala Desa Patilereng, Saharuddin Arif, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya desanya sebagai lokasi pelaksanaan pengawasan APBD. Ia juga melaporkan beberapa kegiatan pembangunan di Desa Patilereng yang didanai oleh APBD Provinsi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Kecamatan Bontosikuyu, para kepala OPD terkait, tenaga ahli Program Gemerlap, aparat desa, serta masyarakat Desa Patilereng.
