MAKASSAR, 11 Desember 2025 – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Andi Asminullah menghadiri Rapat Koordinasi (High Level Meeting) dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Opsen Pajak Daerah Triwulan II dan III Tahun 2025 yang digelar Pemprov Sulawesi Selatan di Hasanuddin Ballroom-Mercure Nexa Pettarani Hotel, Kamis (11/12). Kehadirannya langsung mendapat apresiasi dari Kepala Bapenda Sulsel atas komitmen Bapenda Makassar dalam memfasilitasi terlaksananya acara penting tersebut.
“Terima kasih kepada Bapenda Kota Makassar atas komitmennya dalam memfasilitasi terlaksananya rapat koordinasi dan rekonsiliasi opsen pajak. Ini bagian dari komitmen bersama untuk mengalokasikan minimal 1,5 persen dari penerimaan opsen pajak guna optimalisasi pajak daerah,” ujar Kepala Bapenda Sulsel dalam sambutannya.
Rapat yang dihadiri pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan perbankan mitra pemungut pajak menyoroti implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang berlaku sejak Januari 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Dalam kesempatan itu, Andi Asminullah juga mendengar arahan penting dari Kepala Bapenda Sulsel, antara lain penekanan pada pembayaran pajak digital sebagai strategi efektif meningkatkan PAD, peningkatan pendataan kepemilikan kendaraan agar penerimaan tidak jatuh ke daerah lain, dan penyusunan regulasi teknis untuk pemungutan opsen MBLB yang masih banyak dilakukan secara manual.
Kepala Bapenda Sulsel juga menjelaskan bahwa opsen BBNKB berpotensi meningkatkan penerimaan kabupaten/kota hingga 50 persen dibanding pola bagi hasil sebelumnya, meskipun distribusinya belum merata. Makassar sebagai daerah dengan populasi kendaraan besar diharapkan dapat merasakan manfaat signifikan dari kebijakan ini.
Melalui kehadirannya, Andi Asminullah menunjukkan komitmen Bapenda Makassar untuk memperkuat sinergi dengan Pemprov Sulsel dan daerah lain di Sulsel dalam optimalisasi penerimaan pajak, yang selaras dengan upayanya sebelumnya untuk mendorong pertumbuhan PAD Makassar yang telah mencapai Rp1,8 triliun hingga Desember 2025.
