MASAMBA, LUWU UTARA – Aliansi Mahasiswa Peduli Daerah (AMPERA) menggelar aksi demonstrasi di dua lokasi pada Kamis, 20 Februari 2025, bertepatan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara periode 2025-2030. Aksi dimulai di perempatan lampu merah Masamba, kemudian berlanjut ke depan Kantor Bupati. Demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan AMPERA terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (LUTRA) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) atas pembiaran kondisi memprihatinkan di tiga daerah terpencil: Seko, Rampi, dan Rongkong.
Tuntutan utama AMPERA adalah perbaikan infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan. Mereka menilai pemerintah seolah mengabaikan pembangunan di daerah-daerah terpencil. Proyek pembangunan jalan Masamba-Seko yang mandek, ketidakadaan pembangunan jalan Masamba-Rampi, dan proyek jalan Seko-Rampi yang belum dieksekusi meskipun anggarannya telah cair, menjadi bukti nyata kegagalan pemerintah. Jalan yang rusak parah menghambat perekonomian dan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Selain infrastruktur, AMPERA juga menyoroti ketimpangan pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan. Fasilitas kesehatan di Seko dan Rampi sangat minim, memaksa warga menempuh perjalanan jauh dan berisiko melalui jalan rusak menuju Rumah Sakit Andi Djemma di Masamba. Kondisi pendidikan di daerah terpencil juga memprihatinkan.
AMPERA juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah batas wilayah Seko dan Rongkong yang hingga kini belum jelas.
Jenderal Lapangan AMPERA, Frengki Pasassa, menyatakan kekecewaan atas minimnya pembangunan di daerah terpencil selama dua periode kepemimpinan sebelumnya. Ia menilai hanya janji-janji manis yang diberikan, tanpa realisasi nyata. Kehadiran BBT atau Bank Tanah di Seko, bukannya membawa kesejahteraan, justru dianggap sebagai bencana karena melakukan pematokan lahan pertanian dan mengklaim pemukiman warga. Pasassa berharap tuntutan AMPERA menjadi prioritas bagi pemerintah daerah yang baru dilantik.
Wakil Jenderal Lapangan, Kevin Lempoi, menyatakan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara gagal total dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Ia berharap Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik dapat memperhatikan kondisi Seko dan Rampi, dan merealisasikan tuntutan AMPERA. Lempoi juga meminta pemerintah provinsi untuk turut mengawal tuntutan tersebut. Aksi demonstrasi ini menjadi tekanan bagi pemerintah untuk memprioritaskan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Luwu Utara.
