Makassar, Sulawesi Selatan – Aliansi Forum Pemuda dan Mahasiswa Hukum (Formahum) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bosowa (Unibos) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan pada Rabu, 21 Mei 2025. Aksi ini menyoroti dugaan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.
Ketua BEM FH Unibos, Ardy Bangsawan, menyatakan aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas keluhan mahasiswa asal Palopo yang kuliah di Makassar terkait dugaan penyelewengan di Perumda PAM Tirta Mangkaluku. Ardy menuding adanya indikasi penyelewengan anggaran, kenaikan tarif air minum tanpa peningkatan layanan, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) dan proses rekrutmen karyawan. Ia juga menyoroti praktik nepotisme dalam perekrutan karyawan baru, yang dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
“Proses rekrutmen Staf dan karyawan Perumda Tirta Mangkulaku Kota Palopo tidak transparan. Direksi dan Dewan Pengawas memasukkan anak, ponakan, dan kerabat mereka sebagai karyawan. Ini jelas nepotisme dan melanggar hukum,” tegas Ardy.
Wildan, jenderal lapangan aksi, menegaskan bahwa ini bukan aksi pertama mereka dan akan terus mengawal tuntutan hingga Polda Sulsel menindaklanjuti dugaan tindak pidana KKN tersebut. Aliansi tersebut menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Investigasi dan Pemeriksaan Keuangan PAM Tirta Mangkaluku: Mendesak Polda Sulsel untuk segera melakukan investigasi dan pemeriksaan menyeluruh terkait pengelolaan dan laporan keuangan PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo periode 2021-2024.
- Investigasi Pengelolaan Anggaran CSR: Meminta Polda Sulsel untuk menginvestigasi pengelolaan anggaran CSR PAM Palopo yang dinilai tidak transparan.
- Pemanggilan dan Pemeriksaan Pihak Terkait: Mendesak Polda Sulsel untuk memanggil dan memeriksa Direksi dan Dewan Pengawas PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo terkait pengelolaan anggaran dan dugaan praktik nepotisme.
Aliansi berharap Polda Sulsel segera menindaklanjuti tuntutan tersebut sebagai bentuk penegakan hukum dan supremasi hukum di wilayah Sulawesi Selatan.
