Jakarta, 21 Juli 2025 — Prestasi gemilang kembali ditorehkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2014. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen BPOM dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional, sekaligus memperkuat peran strategis BPOM dalam skema triple helix: akademik, bisnis, dan pemerintah.
Apresiasi disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI dan Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Pharm., MD, Ph.D. Dalam suasana penuh sinergi, anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menekankan bahwa pencapaian ini bukan sekadar administratif, melainkan hasil dari kolaborasi antar-sektor yang berjalan baik.
“BPOM menunjukkan bahwa birokrasi tidak harus kaku. Di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar, lembaga ini menjadi contoh bagaimana institusi pemerintah bisa bertransformasi melalui pendekatan ilmiah (akademik), mendukung inovasi dan iklim usaha (bisnis), sekaligus menjaga kepentingan publik (govermen),” ujar Charles Honoris.
Prof. Taruna Ikrar menjelaskan bahwa pencapaian WTP ini merupakan hasil kerja keras semua insan BPOM, serta keberhasilan membangun ekosistem kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan kalangan akademisi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. BPOM menjembatani ilmu pengetahuan, kebutuhan pelaku usaha, dan regulasi negara. Dalam dunia yang berubah cepat, sinergi triple helix menjadi kunci perlindungan konsumen yang adaptif dan berkelanjutan,” kata Taruna Ikrar.
Selain mempertahankan opini WTP, BPOM dinilai berhasil melakukan efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal nasional tanpa mengurangi kualitas layanan. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, BPOM terus mendorong riset bersama perguruan tinggi, mempercepat perizinan untuk produk UMKM, serta memperkuat perlindungan konsumen dari produk ilegal dan berisiko.
Komisi IX DPR RI mengapresiasi model kepemimpinan BPOM yang responsif, berbasis data, dan terbuka pada masukan dari berbagai sektor. Dengan capaian 11 kali WTP dan pendekatan kolaboratif lintas sektor, BPOM membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan modern harus hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra pertumbuhan bangsa.
