MAKASSAR — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan status gizi anak, namun pelaksanaannya perlu diiringi dengan pendekatan yang komprehensif agar dapat diterima dan berkelanjutan di masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, Ph.D., Dekan dan Guru Besar Bidang Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin.
Menurut Prof. Sukri, terdapat sejumlah tantangan yang berpotensi muncul dalam implementasi Program MBG. Salah satunya adalah masih rendahnya pemahaman orang tua dan peserta didik terkait pentingnya makanan bergizi seimbang. Kondisi ini kerap menyebabkan penilaian terhadap menu MBG lebih menitikberatkan pada porsi dan cita rasa, dibandingkan kualitas dan kandungan nutrisinya.
Selain itu, ia juga menyoroti risiko ketergantungan apabila anak-anak hanya mendapatkan asupan bergizi di lingkungan sekolah, sementara pola makan di rumah masih didominasi oleh konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak. “Jika tidak dibarengi perubahan perilaku di tingkat keluarga, manfaat program ini tidak akan optimal,” jelasnya.
Tantangan lainnya terletak pada aspek teknis, seperti standar distribusi, kebersihan, dan keamanan pangan. Prof. Sukri menekankan pentingnya pengawasan yang ketat, terutama di daerah yang melibatkan pengelola dapur atau pelaku UMKM sebagai penyedia makanan, agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
Ia juga mengingatkan adanya potensi stigma negatif terhadap program MBG yang kerap dipandang sekadar sebagai bentuk bantuan sosial. Pandangan tersebut, menurutnya, dapat melemahkan partisipasi masyarakat dan mengurangi komitmen bersama untuk mempertahankan program dalam jangka panjang.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Prof. Sukri menegaskan perlunya pendekatan edukatif yang partisipatif dan berkelanjutan. Edukasi gizi harus dilakukan secara masif melalui sekolah, posyandu, media sosial, hingga forum-forum masyarakat dengan materi yang sederhana dan mudah dipahami, mencakup konsep gizi seimbang, keamanan pangan, serta pentingnya sarapan sehat.
“Keterlibatan orang tua sangat krusial. Penyuluhan rutin atau kelas parenting perlu dilakukan agar pola makan sehat di sekolah dapat selaras dengan kebiasaan makan di rumah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Sukri mendorong pemerintah dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelatihan kepada pengelola dapur dan UMKM terkait standar kebersihan, keamanan pangan, serta pengembangan variasi menu lokal yang bergizi. Ia juga menilai kampanye berbasis komunitas, seperti lomba menu sehat berbahan pangan lokal, dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program MBG.
“Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh dipandang semata sebagai distribusi makanan, tetapi harus menjadi gerakan perubahan perilaku untuk membangun budaya makan sehat sejak dini,” tutup Prof. Sukri.
