Oleh : Muh. ImranAktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)Indonesia
hari ini tengah bersandar pada narasi besar tentang pembangunan sumber daya manusia: dari program Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya nasional memperbaiki status gizi anak bangsa. Namun, di balik citra gemerlap itu, terdapat ketimpangan mencolok yang mempermalukan bangsa ini — ketimpangan antara anggaran program yang fantastis dan upah guru honorer yang sangat rendah.
Data resmi RAPBN 2026 menunjukkan bahwa anggaran pendidikan Indonesia mencapai sekitar Rp757,8 triliun, dan sekitar Rp335 triliun di antaranya dialokasikan untuk program MBG, atau hampir 44 % dari total anggaran pendidikan.
Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah mengklaim keseriusannya dalam menangani gizi buruk, stunting, dan memberi “nutrisi layak” kepada puluhan juta warga. Ini tentu langkah penting, namun tidak boleh menjadi penutup mata atas kondisi kesejahteraan pendidik sendiri.
Sementara itu, guru honorer, mereka yang berdiri di depan kelas setiap hari, mengajar generasi masa depan bangsa tanpa status ASN, masih menerima insentif yang sangat minim. Selama 2025, pemerintah memberikan sekitar Rp300 ribu per bulan kepada guru honorer melalui insentif yang dibayarkan selama 7 bulan, total realisasi mencapai Rp736,31 miliar untuk sekitar 347 383 guru.
Jumlah Rp300 ribu (akan menjadi Rp400 ribu per bulan mulai 2026) jauh di bawah upah yang layak dan jauh di bawah kebutuhan hidup dasar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, gaji ini bahkan tidak sebanding dengan harga satu kali makan bergizi standar di kota-kota besar — apalagi jika dibebankan pada seorang pekerja penuh dedikasi.
Pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin negara serius memperbaiki masa depan anak bangsa dengan program bergizi jutaan penerima manfaat ketika para guru yang mendidik anak-anak itu sendiri digaji di bawah garis kesejahteraan yang layak?
Upah guru honorer yang rendah bukan sekadar angka. Ini adalah refleksi prioritas kebijakan: kita memilih untuk menginvestasikan ratusan triliun rupiah pada makanan gratis, tetapi tidak menginvestasikan cukup pada tenaga pendidik yang melaksanakan tugas pendidikan itu sendiri.
Kita bisa memahami urgensi program MBG, tetapi kita juga harus melihat proporsi anggaran dan prioritas kesejahteraan human capital di dalamnya. Guru honorer adalah praksis harian pendidikan, bukan pelengkap administratif.
Jika negara serius ingin menghasilkan generasi yang unggul, wawasan kesejahteraan guru honorer harus menjadi bagian inti dari kebijakan anggaran pendidikan.
Ketimpangan ini tidak hanya soal angka, tetapi soal keadilan sosial dan penghormatan terhadap profesi pengajar. Ketika anggaran MBG mencapai ratusan triliun, tetapi insentif guru honorer hanya ratusan ribu, itu bukan sekadar kelalaian — itu adalah ketidakadilan sistemik yang perlu segera diperbaiki.
Pemerintah harus berani mereformasi struktur anggaran pendidikan, memastikan bahwa alokasi bukan hanya besar, tetapi proporsional dan adil, memberi kesejahteraan layak kepada para pendidik yang menjadi penopang utama pembangunan kualitas generasi bangsa.
