MAKASSAR, SELASA (13/1) 2026 – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi B menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan untuk membahas kelangkaan ayam broiler, dengan memperhatikan potensi lonjakan permintaan seiring beroperasinya penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, dihadiri oleh unsur Satgas Pangan serta para mitra penyedia ayam potong.
Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Marjono, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi terulangnya kelangkaan ayam jika program MBG berjalan penuh. “Untuk hari-hari ke depan, ini bisa saja terulang ketika MBG sudah beroperasi penuh. Satu dapur MBG bisa membutuhkan kurang lebih 200 ekor ayam per hari,” ujarnya.
Menurut Marjono, jika tingkat operasional MBG mencapai 70 hingga 100 persen, kebutuhan ayam broiler akan meningkat secara signifikan dan berpotensi memicu lonjakan permintaan di pasar. “Tentu akan terjadi ledakan kebutuhan. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan para mitra dan siapa yang menyiapkan ayam potongnya?” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penyediaan ayam potong di lapangan saat ini masih bergantung pada pola kemitraan tertentu, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih matang dan berkelanjutan. Selain itu, Komisi B juga mengingatkan pentingnya peran strategis dari Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menjamin ketersediaan komoditas tersebut ke depan.
“Kami juga sampaikan ke perwakilan Pak Gubernur, Pemprov harus punya program untuk membackup ketersediaan ayam. Di APBD 2026 belum terlihat anggaran khusus untuk pengadaan ayam,” ungkap Marjono.
Ia menambahkan bahwa bantuan kandang yang ada saat ini jumlahnya masih terbatas dan belum sebanding dengan kebutuhan di 24 kabupaten/kota serta dapur MBG yang akan beroperasi.
Meskipun data dari Pusat Pengendalian dan Pengelolaan Pasar (P2AP) menunjukkan kapasitas produksi ayam broiler di Sulsel mencapai sekitar 20 juta ekor per bulan, lebih tinggi dari permintaan sebesar 11 juta ekor per bulan, dan sembilan perusahaan unggas telah mengkonfirmasi kondisi produksi serta distribusi yang normal, pihaknya tetap menekankan pentingnya pengendalian harga dan kolaborasi antar pihak.
Melalui RDP lanjutan ini, Komisi B DPRD Sulsel berharap dapat lahir kebijakan konkret dan kolaboratif agar kelangkaan ayam broiler tidak kembali terjadi dan program MBG dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
