Makassar — Kegaduhan yang terus berulang di tingkat elite nasional dinilai tidak lagi sekadar persoalan politik, tetapi telah berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional. Ketidakpastian yang dipicu konflik narasi, polarisasi publik, hingga provokasi sosial berpotensi menggerus kepercayaan pasar dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar, Rendra Anggoro, menegaskan bahwa ekonomi nasional sangat bergantung pada stabilitas dan kepercayaan. Ia menyebut berbagai laporan BPS dan BI secara konsisten menempatkan faktor ekspektasi dan sentimen sebagai penentu utama pergerakan konsumsi, investasi, dan pasar keuangan.
“Ketika kegaduhan menjadi konsumsi harian publik, maka yang terganggu bukan hanya iklim politik, tetapi juga fondasi ekonomi. Investor menahan langkah, pelaku usaha menunda ekspansi, dan masyarakat memilih bersikap defensif,” ujar Rendra.
Menurutnya, situasi tersebut semakin mengkhawatirkan ketika bencana alam di wilayah Sumatera dan Aceh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat provokasi. Narasi yang berkembang di ruang publik, kata dia, tidak jarang bergeser dari semangat kemanusiaan menjadi pemicu kecemasan dan konflik sosial.
“Bencana seharusnya menyatukan bangsa. Ketika tragedi kemanusiaan justru dipakai untuk memperkeruh suasana, dampaknya bisa sistemik. Stabilitas sosial terganggu, dan pemulihan ekonomi daerah menjadi lebih lambat,” jelasnya.
Rendra menambahkan, sejumlah kajian ekonomi regional menunjukkan bahwa ketenangan informasi dan kepercayaan publik sangat menentukan kecepatan pemulihan pascabencana. Provokasi dan kegaduhan justru meningkatkan persepsi risiko, terutama bagi UMKM, sektor informal, dan ekonomi lokal yang paling rentan.
Sejalan dengan itu, OJK dalam berbagai pernyataannya menekankan pentingnya menjaga persepsi risiko dan stabilitas sentimen untuk melindungi sektor keuangan dari tekanan eksternal maupun internal.
“Jika kegaduhan ini terus dibiarkan, biaya ekonominya akan semakin mahal. Yang paling menanggung akibatnya adalah masyarakat bawah, bukan elite yang berpolemik,” tegas Rendra.
Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan elite politik, tokoh publik, dan opinion leader untuk lebih bertanggung jawab dalam membangun narasi di ruang publik, terutama di tengah situasi bencana.
“Ekonomi nasional tidak akan tumbuh di tengah kegaduhan dan provokasi. Stabilitas, empati, dan kedewasaan bernegara adalah kunci menjaga kepercayaan dan keberlanjutan pembangunan,” pungkasnya.
