Makassar, muisulsel.or.id — Sekretaris Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) MUI Sulsel, H. Baidillah Sahabuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang berlangsung di Ruang Rapat Mamminasata, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (3/12/2025).
Rakor yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Pertemuan tersebut menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar program pengentasan kemiskinan ekstrem berjalan lebih efektif.
Dalam kesempatan itu, H. Baidillah mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memastikan berbagai program penanganan kemiskinan dapat menyentuh kelompok paling rentan. Menurutnya, kebijakan yang didukung data akurat, strategi yang terarah, dan intervensi yang tepat sasaran akan mempercepat upaya mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Sulawesi Selatan.
Ia menyampaikan harapan agar target penurunan kemiskinan hingga 52 persen pada tahun 2029 dapat terwujud melalui partisipasi semua pemangku kepentingan. “Kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga sosial, termasuk MUI, serta masyarakat luas sangat dibutuhkan. Kita tidak ingin ada warga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ujarnya.
H. Baidillah juga menegaskan pentingnya menjaga asas kebermanfaatan dalam setiap program pemerintah. Menurutnya, bantuan atau intervensi yang mengikuti kebutuhan nyata masyarakat akan membantu mereka bangkit dan meningkatkan kapasitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih stabil.
Di akhir kegiatan, ia turut mendoakan agar Sulawesi Selatan dijauhkan dari bencana alam, khususnya memasuki musim hujan yang rawan angin kencang, banjir, dan tanah longsor. Ia berharap aktivitas pemerintahan maupun masyarakat dapat berlangsung aman dan lancar.
Kegiatan dibuka oleh Ir. A. Darmawan Bintang atau mewakili Gubernur Sulsel. Pada sambutannya Ia mengatakan dalam upaya mempertajam pensasaran program dan kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pemerintah pusat telah menyiapkan data P3KE dan DTKS. Kedua basis data tersebut telah dimiliki oleh pemerintah kabupaten dan OPD terkait.
Darmawan memberi penekanan kepada OPD dan pemerintah kabupaten lokus kemiskinan ekstrem untuk memanfaatkan rekonfirmasi /sinkronisasi kedua data tersebut sebagai acuan atau referensi dalam mengintervensi lokasi-lokasi kabupaten, desa-desa yang menjadi pokus kemiskinan ekstrem, sehingga program dan kegiatan percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan efektif dan efisien.
Irfan Suba Raya
