Makassar — Pengurus Wilayah KAMMI Sulawesi Selatan menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, terutama provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dalam beberapa pekan terakhir.
Muh Imran, PLT Ketua Umum PW KAMMI Sulsel, menegaskan bahwa intensitas bencana yang terus meningkat membutuhkan langkah cepat, terukur, dan berskala nasional, bukan hanya respons parsial.
Data Dampak & Korban Terbaru
Di Sumatera Utara, dalam kurun 24–26 November 2025 tercatat 148 kejadian bencana (banjir, longsor, pohon tumbang, dan puting beliung) melanda sekitar 12 kabupaten/kota.
Korban: 34 orang meninggal dunia dan 52 orang hilang dalam peristiwa ini.
Jumlah total korban terdata mencapai 175 orang, termasuk korban luka, korban dalam pencarian, dan pengungsi.
Di provinsi Sumatera Barat, bencana banjir dan longsor telah menjalar ke 13 kabupaten/kota. Pemerintah daerah menetapkan masa tanggap darurat 14 hari akibat cuaca ekstrem.
Estimasi kerugian akibat dampak bencana di Sumbar awalnya mencapai sekitar Rp 4,9 miliar (data sementara).
Di Aceh dan provinsi lainnya di Sumatra — hujan lebat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan puluhan ribu rumah terendam, ribuan orang mengungsi, fasilitas publik rusak, serta rusaknya lahan pertanian dan perikanan.
Tuntutan Keras PW KAMMI Sulawesi Selatan
PW KAMMI Sulsel mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan “Status Darurat Bencana Hidrometeorologi” di wilayah-wilayah terdampak di Sumatra, agar penanganan bisa bersifat cepat, komprehensif, dan terkoordinasi.
Status darurat diperlukan agar institusi seperti BNPB, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, TNI–Polri, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewenangan penuh dalam evakuasi, penyelamatan, distribusi bantuan, dan rehabilitasi awal, serta mitigasi jangka panjang.
PW KAMMI juga menyerukan agar seluruh kader KAMMI di seluruh Indonesia bersolidaritas: melakukan panggilan penggalangan bantuan, inisiatif aksi kemanusiaan, dan kampanye kesadaran lingkungan terhadap bahaya bencana sebagai dampak perubahan iklim & kerusakan lingkungan.
“Data menunjukkan bahwa bencana yang terjadi bukan lagi insiden acak ini sudah darurat. Pemerintah tidak boleh lambat merespons ketika nyawa dan kehidupan rakyat terancam,” tegas Muh Imran.
PW KAMMI Sulsel juga menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama — dan keberadaan negara harus hadir nyata, bukan hanya retorika.
Pernyataan PLT Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan, Muh Imran
“Skala bencana di Sumatra bukan lagi bersifat parsial. Ini adalah krisis kemanusiaan dan lingkungan yang sudah melampaui kapasitas daerah. Pemerintah pusat harus segera menetapkan status darurat bencana nasional agar penanganannya lebih cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.” ucapnya.
“KAMMI Sulsel turut berduka dan berdiri bersama saudara-saudara kita di Sumatra. Negara harus hadir sepenuhnya, bukan hanya lewat kunjungan simbolik, tetapi melalui tindakan nyata dan operasional besar-besaran.” tegasnya.
