Jakarta – Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi sorotan tajam. Anggota MPO PB IKA PMII, Idrus Marham, menyerukan agar konflik tersebut segera dijernihkan dan tidak dijadikan ajang konsolidasi kelompok tertentu. Menurutnya, gejolak yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan figur, melainkan sinyal bahwa NU semakin menjauh dari nilai “kepemilikan bersama” yang menjadi jiwa utama organisasi.
Perpecahan ini mencuat setelah beredarnya Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang menuntut pengunduran diri Ketua Umum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Risalah yang ditandatangani Rais ‘Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar itu menyatakan bahwa Gus Yahya harus mengundurkan diri dalam waktu tiga hari, atau Syuriah PBNU akan memberhentikannya secara paksa.
Gus Yahya sendiri menanggapi desakan tersebut dengan menegaskan bahwa ia tidak akan mundur. Ia berpegang pada mandat Muktamar ke-34 yang memberikan masa jabatan lima tahun, dan mengklaim belum menerima surat fisik apapun terkait risalah tersebut. Ia juga mempertanyakan keabsahan risalah yang beredar karena menggunakan tanda tangan manual, bukan digital.
Dalam pertemuan tertutup dengan para Ketua PWNU se-Indonesia di Surabaya, Gus Yahya memberikan penjelasan panjang lebar dan membuka ruang konsolidasi. Ia menyerahkan kepada tiap PWNU untuk menyikapi isu ini secara mandiri. “NU ini bukan milik saya saja. Semua pengurus di semua tingkatan punya hak dan tanggung jawab,” ujarnya. Beberapa ketua PWNU menyatakan penolakan terhadap desakan agar Gus Yahya mundur, khawatir akan rumor atau fitnah yang beredar.
Namun, sejumlah media melaporkan bahwa banyak Ketua PWNU yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut, menimbulkan spekulasi tentang dukungan yang tidak seragam terhadap kepemimpinan Gus Yahya.
Idrus Marham: NU Bukan Rebutan Elite Kecil
Di tengah situasi yang memanas, Idrus Marham tampil sebagai pengkritik vokal. Ia mengingatkan bahwa NU tidak boleh dijadikan “zona perebutan kekuasaan” di antara segelintir elite. PBNU harus kembali menjalankan nilai-nilai musyawarah, transparansi, dan pengabdian kepada warga NU, bukan menjadi tempat untuk manuver politik internal.
“NU ini milik rakyat, milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil,” tegas Idrus. Ia mengingatkan bahwa sejarah NU dibangun dari pesantren, akar rumput, dan kolektivitas umat, bukan dari politik elite yang mengkapling organisasi untuk kepentingan sesaat.
Idrus juga menyoroti peran penting para pendiri NU dan pengurus generasi pertama yang berdedikasi untuk umat dan bangsa, seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Bisri Denanyar, dan lainnya. Mereka adalah arsitek organisasi yang meletakkan NU sebagai rumah besar bagi kesejukan umat dan bangsa. Warisan ini harus menjadi standar etis bagi setiap dinamika yang muncul saat ini.
“Mendegradasi nilai-nilai keumatan dan kebangsaan yang menjadi ruh perjuangan as-sābiqūnal awwalūn dapat dikategorikan sebagai ‘dosa besar’,” ujarnya.
Idrus memahami bahwa perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi ia menekankan bahwa NU bukanlah tempat untuk tarik-menarik kepentingan. Kepentingan NU harus selalu berpijak pada dua fondasi utama: umat dan bangsa.
Beberapa poin dalam risalah yang memicu kontroversi antara lain tuduhan pengelolaan keuangan PBNU yang tidak transparan, serta kehadiran narasumber acara Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU yang dinilai kontroversial karena terkait dengan jaringan internasional. Gus Yahya mengakui telah membahas isu tersebut dan menyatakan bahwa sebagian anggota Syuriah menyesal atas kurangnya informasi awal.
Idrus Marham menilai krisis PBNU saat ini sebagai momen penting untuk introspeksi dan memperkuat jati diri NU sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berdiri di atas nilai moral, bukan sebagai ajang politik elit. Ia menegaskan bahwa konflik internal harus segera dikelola agar tidak merusak kepercayaan warga NU dan publik pada institusi PBNU.
“Tidak cukup hanya klarifikasi internal, tetapi perlu ada langkah nyata menuju rekonsiliasi dan transparansi agar NU tetap berfungsi sebagai rumah besar umat, bukan panggung manuver kekuasaan,” tegas Idrus. Ia menyarankan agar persoalan internal PBNU diselesaikan secara kekeluargaan, dengan melibatkan dialog para kiai sepuh dan tokoh moral agar muncul solusi yang adil dan berkelanjutan.
