Makassar – Dialog Kerakyatan Cipayung Plus Kota Makassar yang digelar di Lapangan Tribun Karebosi dengan mengusung tema “Kota dan Kemanusiaan: Mewujudkan Demokrasi Berbasis HAM”
Menghadirkan berbagai elemen penting, mulai dari Wali Kota Makassar, Kapolrestabes Makassar, Dandim Makassar, hingga Kepala Kantor Wilayah HAM Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini merupakan upaya kolektif organisasi Cipayung Plus yang terdiri dari IMM, PMII, GMNI, HMI MPO, PMKRI, KAMMI, GMKI, LMND, HIKMABUDI, dan KMHDI untuk membangun ruang dialektika antara mahasiswa, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil.
Harapannya, dialog ini dapat menjadi sarana penguatan demokrasi di tingkat lokal dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Namun, Cipayung Plus Kota Makassar menyayangkan ketidakhadiran DPRD dalam forum strategis ini.
Sebagai lembaga legislatif yang seharusnya mewakili aspirasi rakyat, DPRD diharapkan hadir untuk mendengarkan langsung keresahan, gagasan, dan solusi yang ditawarkan dalam forum dialog kerakyatan.
“Kami menilai ketidakhadiran DPRD Kota Makassar merupakan bentuk abai terhadap peran penting legislatif dalam mendengarkan suara rakyat. Padahal, forum ini adalah wadah bersama untuk mempertemukan seluruh stakeholder kota dalam membahas isu-isu mendasar terkait demokrasi, HAM, dan arah pembangunan Makassar,” ungkap perwakilan Cipayung Plus Kota Makassar.
Meski begitu, Cipayung Plus menegaskan bahwa dialog ini tetap menjadi momentum penting dalam mengokohkan komitmen bersama antara mahasiswa, pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil.
Cipayung Plus juga menegaskan akan terus mengawal DPRD agar lebih responsif terhadap ruang-ruang diskursus yang melibatkan rakyat secara langsung.
