MAKASSAR – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Rabu, 27 Agustus 2025. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi lainnya. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam acara tersebut, Komisi II DPR RI berdialog dengan para pimpinan BUMD, serta sejumlah kepala daerah atau perwakilan mereka dari seluruh Sulawesi Selatan. Beberapa anggota Komisi II yang hadir termasuk Taufan Pawe, Deddy Yefri Hanteru, Kamaruddin Watubun, Romy Sukarno, Agustina Mangande, Ahmad Wazir, Heri Gunawan, Longki Djanggola, Iwan Kurniawan, Ujang Bey, Muhammad Habibur Rochman, Muhammad Toha, Eka Widodo, Aus Hidayat Nur, Wahyudi Noor Aly, dan Zulkifli Anwar.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan bahwa BUMD dan BLUD memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengembangan bisnis berbasis ekonomi hijau, biru, dan syariah, serta dukungan terhadap UMKM dan koperasi.
Menurutnya, BUMD dan BLUD harus mampu menjadi penggerak pembiayaan ekonomi lokal, memperkuat manajemen, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Jufri Rahman juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian Komisi II DPR RI.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa kunjungan ini bukan hanya rutinitas kelembagaan, melainkan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. Ia menekankan pentingnya mengambil keputusan yang cepat dan tepat, terutama dengan melibatkan langsung para kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh.
“Kami hadir sebagai institusi untuk melakukan koreksi dan memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah,” ujar Aria Bima.
“Jika ada kebijakan yang diputuskan tidak logis di lapangan, kami dapat melakukan koreksi di sini.”paparnya.
Senada dengan Aria Bima, anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menyoroti kondisi fiskal di daerah yang memprihatinkan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini hanya ada sekitar 10 provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi fiskal kuat.
“Kami ingin membangun sinergi yang baik dengan daerah dan melihat bagaimana daerah dapat berinovasi,” kata Taufan Pawe.
“Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait penyertaan modal, tidak hanya di Bank Sulselbar, tetapi juga di beberapa BUMD lain.”ujarnya.
Taufan Pawe juga menyoroti kondisi BUMD yang secara umum tidak sehat, di mana lebih dari 70% BUMD di Indonesia berada dalam kondisi tersebut.
Ia berharap Bank Sulselbar dapat dikelola dengan lebih baik, mengingat posisinya sebagai BUMD di sektor keuangan yang vital. Ia juga mengungkapkan bahwa biaya operasional Bank Sulselbar mencapai 74%, sebuah angka yang perlu dievaluasi. Ke depannya, ia berharap ada kolaborasi pemikiran dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari solusi bersama demi kemajuan bangsa.
