Makassar, Sulawesi Selatan – Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) UIN Alauddin Makassar kembali mengangkat isu krusial terkait pengelolaan anggaran kampus, khususnya dana Badan Layanan Umum (BLU). Mereka menyoroti adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pemblokiran dana BLU yang dinilai berdampak signifikan terhadap aktivitas mahasiswa dan operasional kampus.
Menurut Muhammad Mahadir, Sekretaris Jenderal DEMA-U, status UIN Alauddin Makassar sebagai BLU seolah kehilangan makna. Dana yang seharusnya menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan akademik dan non-akademik, kini justru mengalami pemblokiran tanpa adanya kejelasan informasi yang memadai dari pihak rektorat.
“Kami merasa bahwa status BLU kampus ini tidak memberikan dampak positif bagi mahasiswa. Dana yang seharusnya mendukung kegiatan dan layanan, justru terhambat. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Mahadir dalam pernyataan persnya.
DEMA-U mengungkapkan bahwa mereka telah berupaya menyampaikan aspirasi ini kepada pihak rektorat sejak lama. Namun, hingga saat ini belum ada solusi konkret yang ditawarkan. Sebagai bentuk eskalasi, DEMA-U kemudian membawa permasalahan ini ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan harapan mendapatkan perhatian dan solusi dari pihak legislatif.
“Kami sudah mencoba berdialog dengan pihak rektorat, namun belum ada titik temu. Oleh karena itu, kami berharap DPRD Provinsi dapat menjembatani permasalahan ini dan memberikan solusi yang berpihak pada kepentingan mahasiswa,” lanjut Mahadir.
Sayangnya, upaya DEMA-U untuk mendapatkan respons dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga belum membuahkan hasil. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diharapkan menjadi forum untuk membahas isu ini, belum juga dijadwalkan hingga saat ini.
Menanggapi situasi ini, DEMA-U mengecam sikap pasif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka menilai bahwa hal ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap masalah pendidikan dan hak-hak mahasiswa. DEMA-U juga menyerukan kepada seluruh sivitas akademika dan masyarakat sipil untuk turut serta dalam mengawal isu ini.
“Kami mengajak seluruh mahasiswa, dosen, dan elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama memperjuangkan kejelasan dan transparansi pengelolaan anggaran di UIN Alauddin Makassar. Ini bukan hanya masalah kami sebagai mahasiswa, tetapi juga masalah kita bersama sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap pendidikan,” tegas Mahadir.
Hingga berita ini diturunkan, pihak rektorat UIN Alauddin Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait isu ini. Media masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi lebih lanjut.