Makassar, 31 Juli 2025 – Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bappeda saat ini tengah menginisiasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan sektor swasta.
Penyusunan RPKD ini bertujuan untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Bappeda menyadari bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan tidak bisa dilakukan secara sektoral. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam upaya ini.
Dalam proses penyusunan RPKD, Bappeda akan melakukan berbagai kegiatan, antara lain: pengumpulan data kemiskinan terkini, identifikasi akar permasalahan kemiskinan, perumusan strategi dan program penanggulangan kemiskinan, penentuan indikator keberhasilan, dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kelompok masyarakat yang paling rentan.
Strategi dan program yang dirumuskan dalam RPKD akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, RPKD juga akan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan ekonomi lokal.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan RPKD yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memiliki daya ungkit yang lebih besar dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Makassar. Bappeda optimistis bahwa melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat, tujuan untuk mewujudkan Makassar yang lebih sejahtera dan berkeadilan dapat tercapai.
