Makassar, 7 Februari 2025 – Sekitar 2.000 orang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, advokat, dan warga miskin kota, menggelar demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) pada Jumat, 7 Februari 2025. Aksi yang digalang oleh Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan (GERASS) ini menuntut penyelidikan dan penuntasan sejumlah kasus dugaan korupsi dan kebijakan merugikan rakyat yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo.
Koordinator aksi, Lukman To Maddesa, menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Kasus-kasus yang disebutkan antara lain dugaan korupsi dalam program BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta), korupsi terkait BMW, Trans Jakarta, dana KONI, DJKA, Blok Medan, Bansos di Sritex, pengurangan denda PT SM terkait pembakaran hutan, penggunaan jet pribadi untuk liburan, dan pembangunan pagar laut. Lukman menegaskan bahwa kasus-kasus tersebut telah dilaporkan ke berbagai lembaga penegak hukum dan dipublikasikan di media massa, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang signifikan.
Tuntutan kedua berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Mereka mencontohkan kasus pembangunan pagar laut di Banten, Bekasi, dan Sidoarjo, serta kebijakan-kebijakan yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg dan kerugian lainnya bagi masyarakat.
Tuntutan ketiga menekankan pentingnya Polri kembali menjadi “Polisi Rakyat” yang independen, berpegang teguh pada konstitusi, dan tidak memihak kepada siapa pun selain hukum, kebenaran, dan keadilan.
Perwakilan Polda Sulsel menerima pernyataan sikap GERASS dan berjanji akan menyampaikannya kepada Kapolda Sulsel dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Harapannya, aduan masyarakat ini akan segera ditindaklanjuti.
Agus Salim, SH, Koordinator Tim Advokasi Hukum GERASS, dalam orasinya mengkritik lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai hukum seringkali digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan untuk mewujudkan keadilan. Kondisi ini, menurutnya, diperparah oleh intervensi kekuasaan terhadap aparat penegak hukum selama masa pemerintahan Jokowi. Gagasan Nawacita Jokowi yang menjanjikan pemerintahan bersih dari korupsi, dinilai Agus, hanya tinggal janji belaka.
Muhammad Sirul Haq, Koordinator Humas GERASS, menambahkan bahwa pemerintahan Jokowi menggunakan cara pandang hukum positivistik dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga dengan mudah mengabaikan kepentingan masyarakat, terutama petani, nelayan, masyarakat adat, dan warga miskin kota.
GERASS berharap demonstrasi ini dapat mendorong Polri untuk bertindak lebih profesional, mandiri, dan berintegritas dalam menegakkan hukum, termasuk mengusut tuntas kasus-kasus yang melibatkan Jokowi atau kroninya. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak memihak untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Kontak Humas GERASS dapat dihubungi melalui nomor WA 085340100081.
